Indeks Kinerja Guru Direncanakan Kemdikbud Tahun 2015
Guna mengetahui kualitas Guru dibalik kinerjanya Pemerintah melalui Kemdikbud sudah merencanakan tentang adanya parameter untuk mengetahui kualitas seorang pendidik, hal ini disampaikan oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Prof Dr Syawal Gultom dilansir dari berita Antara Jatim, menyampaikan rencana Kemdikbud pada tahun 2015 membuat indeks kelulusan siswa (indeks siswa), indeks kinerja guru (indeks guru), indeks efektivitas sekolah (indeks sekolah), indeks kepala sekolah, dan indeks pengawas.
"Nantinya, tunjangan profesi (selain gaji guru) untuk guru akan didasarkan pada indeks guru, tapi kalau hasilnya ada yang jelek, justru hasil itu akan dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan intervensi, misalnya melakukan pelatihan guru pada bidang tertentu, sehingga semua guru akan berkualitas dan tentu akan semakin sejahtera," katanya setelah mencanangkan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SB-SNP) di Universitas Negeri Malang (UNM), Rabu.
Didampingi Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston, Kepala LPMP Jatim Prof Salamun, Rektor UNM Prof Suparno, dan Wali Kota Malang Anton P, ia menjelaskan hal yang sama juga akan berlaku untuk dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dari pemerintah untuk sekolah akan didasarkan pada indeks sekolah.
"Kalau hasilnya jelek, maka dukungan pemerintah akan besar, tapi ukuran dukungan akan disesuaikan dengan indeks sekolah," katanya.
Baca Daerah Gagal dalam Pemerataan Guru
Namun, katanya, intervensi pemerintah untuk siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, dan pengawas itu akan dilakukan pada tahun 2016, karena pengukuran indeks akan dilakukan selama setahun pada kurun 2015. "Untuk tahun ini, kita melakukan persiapan," katanya.
Pensiun dini diterapkan mulai tahun 2016
Dalam kesempatan itu, Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston menyatakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia memang belum sempurna, namun inovasi dalam perbaikan pembelajaran itu sudah berhasil.
"Buktinya, OECF melalui laporan terakhir mencatat inovasi pembelajaran di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Denmark. Artinya, apa yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak di sini sudah sesuai dengan standar internasional, meski perlu penyempurnaan," katanya dalam pencanangan SB-SNP yang juga dihadiri belasan jurnalis dari daerah mitra USAID PRIORITAS
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud Prof Dr Syawal Gultom dilansir dari berita Antara Jatim, menyampaikan rencana Kemdikbud pada tahun 2015 membuat indeks kelulusan siswa (indeks siswa), indeks kinerja guru (indeks guru), indeks efektivitas sekolah (indeks sekolah), indeks kepala sekolah, dan indeks pengawas.
"Nantinya, tunjangan profesi (selain gaji guru) untuk guru akan didasarkan pada indeks guru, tapi kalau hasilnya ada yang jelek, justru hasil itu akan dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan intervensi, misalnya melakukan pelatihan guru pada bidang tertentu, sehingga semua guru akan berkualitas dan tentu akan semakin sejahtera," katanya setelah mencanangkan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SB-SNP) di Universitas Negeri Malang (UNM), Rabu.
Didampingi Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston, Kepala LPMP Jatim Prof Salamun, Rektor UNM Prof Suparno, dan Wali Kota Malang Anton P, ia menjelaskan hal yang sama juga akan berlaku untuk dukungan sarana dan prasarana serta anggaran dari pemerintah untuk sekolah akan didasarkan pada indeks sekolah.
"Kalau hasilnya jelek, maka dukungan pemerintah akan besar, tapi ukuran dukungan akan disesuaikan dengan indeks sekolah," katanya.
Baca Daerah Gagal dalam Pemerataan Guru
Namun, katanya, intervensi pemerintah untuk siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, dan pengawas itu akan dilakukan pada tahun 2016, karena pengukuran indeks akan dilakukan selama setahun pada kurun 2015. "Untuk tahun ini, kita melakukan persiapan," katanya.
Pensiun dini diterapkan mulai tahun 2016
Dalam kesempatan itu, Direktur Program USAID PRIORITAS Indonesia Stuart Weston menyatakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia memang belum sempurna, namun inovasi dalam perbaikan pembelajaran itu sudah berhasil.
"Buktinya, OECF melalui laporan terakhir mencatat inovasi pembelajaran di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Denmark. Artinya, apa yang telah dilakukan pemerintah dan berbagai pihak di sini sudah sesuai dengan standar internasional, meski perlu penyempurnaan," katanya dalam pencanangan SB-SNP yang juga dihadiri belasan jurnalis dari daerah mitra USAID PRIORITAS